RSS

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

06 Apr

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Perdagangan dalam negeri (PDN) juga mempunyai permasalahan. Dalam hal ini, hanya beberapa permasalahan saja yang dibahas, yaitu :

1)      Infrastruktur dan Logistik

Bukan rahasia lagi bahwa infrastruktur di dalam negeri sangat buruk, teruama sejak krisis ekonomi 1997/98. Laporan tahunan dari WEF menunjukan bahwa Indonesia selalu berada di peringkat rendah, bahkan terendah di kelompok ASEAN.

Padahal, salah satu penentu utama keberhasilan suatu negara untuk dapat bersaing di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas adalah jumlah infrastruktur yang mencukupi dengan kualitas yang baik. Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsekuensi ekspor menurun. Konsekuensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing, terutama penanaman modal asing,  untuk membuka usaha di dalam negeri dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri.

Penemuan tersebut juga didukung dengan hasil studi dari Bank Indonesia (BI, 2008). Dengan menggunakan data dari International Telecommunication Union 2007, studi tersebut menemukan bahwa walaupun Indonesia adalah negara terbesar di kawasan ASEAN, tetapi dalam hal infrastruktur, khususnya jaringan telpon dan pemakaian listrik yang merupakan dua basis elemen dari infrastruktur untuk pertumbuhan bisnis posisi Indonesia relatif buruk

Logistik merupakan bagian terpenting dalam infrastruktur dalam kaitannya dengan kepentingan ekonomi.  Terutama dalam hal pusat produksi regional, logistik, seperti pelabuhan dan jalan raya dari pabrik ke pelabuhan atau sebaliknya atau dari pelabuhan ke pusat pemasaran. Tanpa kelancaran logistik, proses produksi dan perdagangan dapat terganngu. Inflasipun akan dapat menjadi lebih tinggi akibat terjadinya kesendatan di jalan raya dan di pelebuhan. Yang jelas, daya saing juga sangat ditentukan oleh kecepatan barang masuk dan keluar.

2)      Barang Selundupan/Impor Ilegal

Indonesia memang sangat rawan terhadap penyelundupan atau impor ilegal karena secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki pintu masuk tanpa pengawasan yang ketat.

Salah satu pintu masuk bagi barang-barang selundupan adalah Batam dan wilayah sekitarnya, yang hingga saat ini belum bisa ditanggulangi oleh pemerintah karena berbagai kendala, termasuk keterbatasan kapal patroli, SDM, dan dana operasi. Dengan pelaksanaan Batam sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia, dapat diperkirakan bahwa jumlah barang yang masuk ilegal lewat Batam akan semakin besar jika sikap pemerintah dalam memberantasnya tidak bertambah baik.

3)      Persaingan

Persaingan sehat di Indonesia diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan pesaingan tidak sehat dan pelaksanaan UU tersebut diawasi oleh komisi khusus, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Di pasal 3, dikatakan bahwa tujuan pembuatan UU ini adalah untuk :

(a)    Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

(b)   Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

(c)    Mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

(d)   Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menurut UU tersebut, perjanjian yang dilarang adalah : oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan luar negeri yang bisa menciptakan monopoli. Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah : monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.

4)      Distribusi

Sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional masih lemah. Hingga saat ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi daerah.

Masalah ini tidak hanya menghambat kelancaran perdagangan antarwilayah, khususnya antarpulau tetapi juga menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri. Ketidaklancaran distribusi barang dan jasa antarwilayah di dalam negeri selama ini juga disebabkan oleh buruknya infrastruktur, termasuk kurangnya jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan pusat-pusat pengadaan bahan baku dan pusat-pusat pasar, dan buruknya pelabuhan-pelabuhan di banyak daerah Indonesia.

5)      Hambatan-hambatan lainnya

Banyak faktor lainnya yang semuanya membentuk iklim berusaha di dalam negeri. Bank Dunia dalam laporan tahun 2008 mengenai mudah sulitnya melakukan usaha di 178 negara memposisikan Indonesia di perngkat ke-123 dengan peringkat terburuk untuk “memulai usaha”, yakni 168. Peringkat Indonesia yang relatif buruk ini tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi pengusaha/pedagang dalam berusaha, mulai dari masih banyaknya pungutan (termasuk pungutan liar) dan peraturan-peraturan daerah yang membingungkan atau mempersulit kelancan usaha hingga birokrasi dalam pengurusan idzin dan sebagainya.

Sumber :

Dr. Tulus T.H. Tambunan, Perekonomian Indonesia

Penerbit Ghalia Indonesia (April 2009)

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada April 6, 2013 in Perekonomian Indonesia

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: